GANDENG LKPP, KPU BERHARAP PENGADAAN LOGISTIK PEMILU BISA TERLAKSANA DENGAN TRANSPARAN DAN PROFESIONAL
Jakarta, kota-batu.kpu.go.id - (21 September 2023) - Pemilu Serentak 2024 di Indonesia adalah pemilu serentak dengan durasi waktu paling singkat dengan jumlah daerah pemilihan paling banyak, dan jumlah pemilih terbesar di dunia nomor 3 setelah India dan Amerika Serikat. Hal ini diungkap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam sambutan acara Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Senin (18/9/2023) di kantor LKPP, Jakarta.
“Satu hal yang membedakan Pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya adalah bahwa di tahun yang sama akan ada Pilkada serentak untuk memilih gubernur di 37 provinsi kita, provinsi kita ada 38, tapi untuk Yogjakarta tidak ada pilkada karena yang jadi gubernur raja, kemudian Pilkada untuk 514 kabupaten/kota serentak di waktu yang sama,” kata Hasyim
Lanjut Hasyim, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga KPU harus membuat perencanaan yang rigid, cermat, tidak ada hal yang terlewat, termasuk dalam hal ini penentuan logistik.
“Logistik Pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya,” tegasnya.
Hasyim memberi contoh, misalnya jika jumlah pemilih, baik di dalam maupun luar negeri ada sekitar 204 juta, maka cetak surat suara yang diadakan adalah sebanyak jumlah pemilih DPT + 2%.
“Tapi DPT ini bukan DPT yang 204 juta gelondongan, nggak, tapi dikalikan. Ini kan angka nasional dikalikan jumlah pemilih dari dua persennya itu, enggak ada di situ, tapi DPT per TPS,” jelasnya.
Jika pemungutan suara 14 Februari 2024, berarti harus ada kepastian 13 Februari 2024 perlengkapan pemungutan suara harus sudah sampai di TPS, maka harus dihitung mundur sehingga bisa ditentukan waktunya untuk naik cetak.
“Nah sekarang untuk Pemilu 2024 disepakati 75 hari, berarti kelonggaran bagi KPU untuk proses cetak dan segala macam menjadi makin sempit. Kalau dibanding dengan 263 hari menjadi 75 hari itu, hanya seperempatnya dari segi waktu,” kata Hasyim lagi.
Oleh karena itu, KPU mengapresiasi kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selama ini dalam rangka pemenuhan logistik Pemilu Tahun 2024 dan berharap LKPP tetap melakukan pendampingan kepada KPU dalam pemenuhan logistik Pilkada Tahun 2024 untuk mewujudkan pemenuhan logistik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang transparan, profesional, dan berintegritas.
