KPU KOTA BATU IKUTI RAKOR PENANGANAN POTENSI PERMASALAHAN HUKUM PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PARPOL
Jakarta, kota-batu.kpu.go.id - Anggota KPU Kota Batu Divisi Hukum, Thomi Rusy Diantoro dan Kasubbag Hukum dan SDM, Budhie Kriswanto menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Potensi Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD,yang diselenggarakan oleh KPU RI di Jakarta selama tiga hari (5-7 Agustus).
Ketua dan Anggota KPU RI dalam kegiatan tersebut menyampaikan beberapa poin penting terkait potensi permasalahan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Antara lain Ketua KPU Hasyim Ashari menghimbau agar jajaran KPU harus mengikuti apa yang sudah diatur Peraturan KPU, supaya ada kepastian hukum. Hasyim menjelaskan agar jajaran di bawahnya membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama bagian tugas, wewenang. Khususnya mengenai pendaftaran dan verifikasi partai politik. Kerjakan sesuai tugas dan wewenang, dan jangan mengerjakan hal lainnya.
M Afifuddin mengatakan KPU Kab/Kota mulai bekerja pada saat Verifikasi Faktual. Akan tetapi pada kondisi tertentu, KPU RI dapat menugaskan KPU Kab/Kota untuk melakukan verifikasi, pada saat verifikasi administrasi.
Dalam kesempatan yang sama Betty Epsilon Idroos mengingatkan semua yang hadir selalu menjaga keamanan data termasuk agar tiap pimpinan di masing-masing tingkatan wajib melakukan supervisi semua kegiatan yang dilakukan oleh operator sipol.
Sementara, Yulianto Sudrajat mengingatkan potensi sengketa berada di Verifikasi Faktual, berdasarkan pengalaman di Pemilu sebelumnya. Divisi Hukum dan Pengawasan agar mendokumentasikan hasil kegiatan Verifikasi Faktual melalui video conference atau video call, sehingga jika ada proses sengketa ada data dukungan
August Mellaz menghimbau agar para peserta harus mengikuti dan memperhatikan saat bimbingan teknis atau rakor, agar seluruh informasi bisa terserap dan dipahami. Juga agar menyampaikan informasi dalam kegiatan ini ke komisioner lain sehingga semua mengetahui dan hasilnya tersampaikan.
Idham Holik mengatakan agar menyegerakan melakukan sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan serta memaksimalkan website info pemilu untuk terus di sosialisasikan tertutama kepada media. Juga memutakhirkan data pemilih secara faktual terkait data meninggal atau data TMS untuk memastikan validitas data pemilih.
