PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA DINAMIS, KPU HARUS BISA BEKERJA OPTIMAL
Bogor, kota-batu.kpu.go.id - (14 September 2023) - Pemilu di Indonesia seringkali berlangsung dengan keras dan tajam. Namun, sekeras apapun kontestasi dalam pemilu dan pilkada, mekanisme penyelesaian keberatan dan sengketa bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Pesan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi KPU, Senin (11/9/2023) di Bogor. Sengketa, lanjut Hasyim, tidak sepenuhnya berkonotasi negatif, namun juga bisa mengandung nilai-nilai positif.
“Walaupun catatan para pihak yang mengajukan gugatan itu banyak, tidak selalu kemudian catatan gugatan itu negatif, tetapi justru di satu sisi punya nilai yang positif. Penyelesaian konflik, penyelesaian persengketaan hasil pemilu dibawa kepada jalur pencarian keadilan, pintu-pintu keadilan yang telah disiapkan,” ujarnya.
Hasyim lalu memberikan contoh, pada Pemilu 2019 Presiden Joko Widodo dinyatakan menang melawan kompetitornya, Prabowo Subianto. Kemudian, Prabowo Subianto diakomodir dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa realita politik di Indonesia mengalami anomali. Istilah “The Winners Take All”, yang menang berkuasa penuh, dan yang kalah di luar pemerintahan tidak berlaku di Indonesia.
Oleh karena itu, Hasyim mengajak penyelenggara pemilu bekerja secara optimal dan selalu menjaga integritas, sebab kewenangan yang diberikan kepada KPU begitu besar.
“Ini menjadi sesuatu yang penting, karena integritas pemilu, yaitu integritas proses maupun integritas hasil, di antarannya ditentukan oleh integritas penyelenggara pemilu,” pungkasnya. (Ats)
