BERITA KPU RI

Jakarta, kota-batu.kpu.go.id - (7 Juni 2024) - Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh di kantor KPU, Jumat (7/6/2024). Pada sambutannya, Bernad menyampaikan bahwa tahapan besar dalam Pemilu 2024 sudah dilalui dengan baik. Namun masih ada beberapa putusan MK yang harus ditindaklanjuti, dan pada saat yang sama juga menyelenggarakan tahapan Pilkada 2024. Bernad juga menjelaskan bahwa dalam pelantikan ini ada penyesuaian dengan SOTK yang baru, yaitu PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pada nantinya penyesuaian SOTK baru ini juga untuk Eselon III dan IV hingga ke KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Bernad juga mengingatkan jajarannya untuk melakukan pembinaan ke bawah, salah satunya terkait PPPK, yang mana sudah dilakukan dua tahap penerimaan PPPK di KPU.

Jakarta, kota-batu.kpu.go.id - (4 Juni 2024) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) serta e-Coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, di Jakarta Senin (3/6/2024).  Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat dan August Mellaz membuka kegiatan ini dan berharap jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bekerja maksimal untuk memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. “Dalam bimbingan teknis ada 3 prinsip yang harus diperhatikan yaitu komperhensif, akurat dan mutakhir atau up to date,” ujar Hasyim. Selanjutnya, pada sesi pengarahan yang dimoderatori Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat menekankan pentingnya pendataan pemilih sebagai dasar melakukan pengadaan logistik. Oleh karena itu penting untuk dilaksanakan secara cermat dan akurat. “Teman-teman harus cermat dalam melakukan pemutakhiran data pemilih ini karena sangat krusial untuk dasar logistik melakukan pengadaan, pengadaan surat suara, pengadaan badan ad hoc,” ucap Drajat. Mochammad Afifuddin menyampaikan apresiasinya terkait Data Pemilih Pemilu 2024 yang kini lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya. “Semoga tetap selalu kompak, dan menjaga marwah kepercayaan publik kepada KPU melalui data yang baik,” kata Afif.

Singkawang, kpu.go.id - (19 Oktober 2023) - Pemilu dan HAM sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sebab pemilu sendiri menerapkan salah satu bentuk HAM, dimana seseorang berhak untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 "Setiap Warga Negara berhak memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan" dan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 "Setiap orang berhak memperoleh kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Hal ini disampaikan Anggota KPU Betty Epsilon Idroos saat hadir sebagai narasumber Diskusi Pleno II, HAM Dalam Pemilu 2024, yang diselenggarakan Komnas HAM, Kantor Staf Kepresidenan, Infid dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Singkawang, Selasa (17/10/2023). Meski demikian, Betty menyampaikan pada pelaksanaan pemilu potensi kerawanan pelanggaran HAM juga tetap terbuka di mana hak seseorang untuk memilih dan dipilih dicederai oleh hal-hal tertentu. Meminimalisir pelanggaran tersebut, kata Betty, KPU berupaya untuk memastikan hak warga negara terjaga, seperti memastikan seseorang terdaftar sebagai pemilih dengan melakukan pemutakhiran data pemilih, hak perempuan untuk memilih dan lebih banyak dicalonkan, maka KPU mendorong penerapan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan terlaksana. “Untuk Pemilu 2024 kami juga sudah melakukan pendataan sejak awal (pemilih) yang di panti sosial, lapas, rutan,” ungkap Betty.

Jakarta, kpu.go.id - (17 Oktober 2023) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz menjadi narasumber "Dialog Kebangsaan: Literasi Pemilu 2024" yang digagas Gerakan Ayo Nyoblos dan Indonesia Care, di GKI Gunung Sahari, Jakarta, Sabtu (14/10/2023). Sebagai bagian dari literasi Pemilu 2024, Mellaz menyampaikan beragam hal yang perlu diketahui masyarakat seputar kepemiluan, mulai seperti tahapan daftar pemilih, pencalonan dan kampanye. Terkait daftar pemilih dia mengajak masyarakat untuk mengecek apakah sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terkait pencalonan, Mellaz mengungkap saat ini tengah berlangsung proses pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS), dan pada waktu bersamaan akan dibuka dibuka pendaftaran bagi peserta pemilu calon presiden dan wakil presiden, 19-25 Oktober 2023. Terkait kampanye Mellaz juga menyampaikan tahapan ini akan berlangsung pada 20 November 2023-10 Februari 2024. Dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi disemua tahapan pemilu tersebut, khususnya generasi muda yang mungkin baru pertama kali mengikuti pemilu. “Pemilu 2024 juga jadi sangat penting karena ini akan didominasi oleh pemilih milenial dan gen z, (jumlahnya) ada 53 persen,” kata Mellaz. Terakhir, Mellaz menyampaikan pemilu sejatinya adalah sarana integrasi bangsa. Suksesnya pemilu tidak hanya menjadi pengalaman berharga bangsa Indonesia tapi juga untuk dibagikan kesuksesannya kepada banyak negara. “Pemilu 2024 itu punya makna signifikansi luar biasa, ada kesepakatan para ahli pemilu kalau satu negara sudah melaksanakan pemilu demokratis 5 kali berturut-turut maka bisa menjadi rujukan,” ucapnya.

Jakarta, kpu.go.id − Pemilu atau politik jarang dilihat dari perspektif kebudayaan. Hasyim berharap melalui film drama komedi berjudul “Kejarlah Janji”,  setidaknya film bukan sekadar tontonan, tetapi bisa menjadi tuntunan menyongsong Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Indonesia, yaitu satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Hal ini ditegaskan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dalam sambutan Gala Premiere di Studio XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta, Jumat (15/9/2023). Pasal 12 huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada KPU untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Untuk melaksanakan amanat tersebut, KPU perlu melakukan berbagai strategi dengan metode yang efektif agar dapat mencapai target yang optimal. Oleh karena itu, KPU dituntut untuk melakukan strategi sosialisasi yang lebih baik, strategi yang tidak sekadar berdampak dalam membangun awareness, tetapi juga dapat menjadi inspirasi yang mendorong perubahan perilaku (behavior change) untuk pemilih dan masyarakat umum. Strategi ini harus lebih variatif dan out of the box (menggunakan cara pandang baru), salah satunya melalui pembuatan film cerita layar lebar. Film bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi penonton, tetapi juga bisa memiliki elemen pendidikan atau pesan yang disampaikan. Film adalah media massa yang menggabungkan elemen visual dan audio. Ini membuatnya sangat menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan, cerita, dan emosi kepada penonton. Visual dalam film dapat berupa gambar, adegan, efek khusus, dan sebagainya, sementara audio melibatkan dialog, musik, efek suara, dan komponen audio lainnya.   “Melalui film ini kami ingin membangun kesadaran bersama untuk menciptakan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya dengan bijak, melawan politik uang, politik identitas dan SARA, serta membangun sikap toleransi. Film sangat kuat dalam menyampaikan pesan, hiburan, dan informasi kepada masyarakat secara luas,  terutama untuk generasi milenial dan pemilih pemula gen Z,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, tentang tujuan dan harapan dibuatnya film “Kejarlah Janji” Film ini berkisah Pertiwi (Cut Mini), ibu mandiri yang menghidupi tiga anaknya yang sedang mencari identitas diri, Sekar (Shenina Cinnamon), Adam (Bima Zeno), dan Isham (Thomas Rian). Ibu tangguh yang dipenuhi masalah sejarah suami yang kalah dalam Pilkades, tapi juga menyimpan cinta penuh misteri. Masalah menjadi penuh drama dan komedi, ketika ketiga anaknya berkumpul pulang ke rumah. Ketiganya membawa masalah terkait identitas diri dan balas dendam kekalahan ayahnya. Lucunya, anak-anak ini malah menemukan misteri cinta ibu mereka yang ingin menikah lagi. Semua terjadi di tengah riuh dan panasnya suasana menjelang Pilkades di desa yang dipimpin sosok lurah ganteng, Janji Upaya (Ibnu Jamil). Sosok lurah teladan, dengan status duda yang melahirkan beragam gosip pribadi bercampur gosip politik yang jenaka dan penuh drama. Garin Nugroho selaku sutradara film Kejarlah Janji juga menambahkan, film memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku penontonnya. Dengan menggambarkan situasi, karakter, atau konflik tertentu, film dapat memicu diskusi sosial, perubahan budaya, atau pengaruh politik.  “Civic  education menjadi sangat penting di tengah kompleksitas pemilu di era media baru yang riuh rendah. Film ini menjadi medium civic education yang sangat langka. Pendekatan drama komedi menjadi cara untuk mengelola warga pemilih di berbagai wilayah nusantara,” tambah Garin. Film ini diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat luas, terutama mereka yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Film Kejarlah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air. Pemutaran keliling juga akan dilakukan di ruang-ruang publik, ruang-ruang pemutaran alternatif, jaringan bioskop, maupun layar tancap di berbagai daerah di tanah air. [humas kpu ri]

Jakarta, kota-batu.kpu.go.id - (21 September 2023) - Pemilu Serentak 2024 di Indonesia adalah pemilu serentak dengan durasi waktu paling singkat dengan jumlah daerah pemilihan paling banyak, dan jumlah pemilih terbesar di dunia nomor 3 setelah India dan Amerika Serikat. Hal ini diungkap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam sambutan acara Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Senin (18/9/2023) di kantor LKPP, Jakarta. “Satu hal yang membedakan Pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya adalah bahwa di tahun yang sama akan ada Pilkada serentak untuk memilih gubernur di 37 provinsi kita, provinsi kita ada 38, tapi untuk Yogjakarta tidak ada pilkada karena yang jadi gubernur raja, kemudian Pilkada untuk 514 kabupaten/kota serentak di waktu yang sama,” kata Hasyim Lanjut Hasyim, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga KPU harus membuat perencanaan yang rigid, cermat, tidak ada hal yang terlewat, termasuk dalam hal ini penentuan logistik. “Logistik Pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah,  tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran,  dan tepat biaya,” tegasnya. Hasyim memberi contoh, misalnya jika jumlah pemilih, baik di dalam maupun luar negeri ada sekitar 204 juta, maka cetak surat suara yang diadakan adalah sebanyak jumlah pemilih DPT + 2%. “Tapi DPT ini bukan DPT yang 204 juta gelondongan, nggak, tapi dikalikan. Ini kan angka nasional dikalikan jumlah pemilih dari dua persennya itu, enggak ada di situ, tapi DPT per TPS,” jelasnya. Jika pemungutan suara 14 Februari 2024, berarti harus ada kepastian 13 Februari 2024 perlengkapan pemungutan suara harus sudah sampai di TPS, maka harus dihitung mundur sehingga bisa ditentukan waktunya untuk naik cetak. “Nah sekarang untuk Pemilu 2024 disepakati 75 hari, berarti kelonggaran bagi KPU untuk proses cetak dan segala macam menjadi makin sempit. Kalau dibanding dengan 263 hari menjadi 75 hari itu, hanya seperempatnya dari segi waktu,” kata Hasyim lagi.  Oleh karena itu, KPU mengapresiasi kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selama ini dalam rangka pemenuhan logistik Pemilu Tahun 2024 dan berharap LKPP tetap melakukan pendampingan kepada KPU dalam pemenuhan logistik Pilkada Tahun 2024 untuk mewujudkan pemenuhan logistik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang transparan, profesional, dan berintegritas.