BERITA KPU KOTA BATU

Mojokerto, kota-batu.kpu.go.id - KPU Kota Batu menghadiri Rapat Evaluasi Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur. Rapat evaluasi menjelang akhir masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Serentak Tahun 2024 ini, diselenggarakan di Hotel Aston Mojokerto pada 8-10 Januari 2025. Peserta rapat terdiri dari Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Kasubbag Parmas dan SDM, serta operator Siakba. Rapat yang digelar merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi badan adhoc dari 38 KPU kabupaten/ kota bersama dengan pihak eksternal.  "Sebelumnya KPU Jatim telah melayangkan instruksi melalui surat agar KPU kabupaten/ kota menggelar evaluasi dengan para pihak di wilayah kerja masing-masing," kata Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana. Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Nur Salam berharap evaluasi ini tidak hanya dilakukan secara kualitatif, namun juga secara kuantitatif, agar lebih terukur. Ia juga berharap evaluasi yang digelar tidak terbatas pada kinerja badan adhoc, tetapi juga meliputi sistem pendukung pengelolaan badan adhoc. "Evaluasi ini tidak hanya dititikberatkan pada kinerja Badan Adhoc saja. Namun, secara keseluruhan sistem yang mendukung proses pengelolaan Badan Adhoc, termask Operator Siakba," kata Salam.

Batu, kota-batu.kpu.go.id - KPU Kota Batu secara resmi menetapkan Nurochman, S.H., M.H. dan Heli Suyanto, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih pada Pemilihan Tahun 2024. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Batu Tahun 2024, Kamis (9/1/2025) di The Singhasari Resort. Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto mengatakan bahwa kegiatan pleno penetapan dilakukan lembaganya sesuai instruksi KPU RI melalui KPU Jawa Timur. Di Kota Batu, sebutnya, tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga bisa dilakukan pleno penetapan. “Maka tiga hari setelah itu (keluarnya BRPK) kita akan melaksanakan, jadi hari ini adalah hari terakhir jadwal penetapan bagi kabupaten atau kota yang tidak ada PHP,” terang Heru. Dalam rapat pleno, Heru menyampaikan bahwa dalam Pemilihan Tahun 2024 pasangan Nurochman, S.H., M.H. dan Heli Suyanto, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 65.684 (enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat) atau 50,23 persen dari total suara sah. Pasangan nomor urut 1 (satu) tersebut diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri atas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Hasil pleno penetapan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara (BA) serta Surat Keputusan (SK) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Tahun 2024. Salinan SK diserahkan kepada Pasangan Calon Terpilih, Ketua DPRD Kota Batu, Bawaslu Kota Batu, dan Perwakilan Gabungan Partai Politik Pengusul. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Batu dan pimpinan SKPD Pemerintah Kota Batu, pimpinan partai politik se-Kota Batu, Bawaslu Kota Batu, PPK, PPS, Panwascam, lembaga pemantau, serta awak media. Secara umum, acara rapat pleno berjalan lancar, tertib, dan khidmat. (Ats)

Pasuruan, kota-batu.kpu.go.id - KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Selasa-Rabu (7-8/1/2025). Rakor dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Pasuruan dengan mengundang Ketua, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq menjelaskan, jajaran KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota memang diwajibkan menyusun laporan terkait pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024. Nantinya, kata Rozaq, laporan tersebut akan menjadi satu kesatuan utuh yang akan disampaikan ke KPU RI sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan logistik di Pilkada berikutnya. "Ini akan segera disampaikan ke KPU RI sebagi wujud tanggung jawab kami, kewajiban kami, sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan logistik di Pilkada berikutnya," ujarnya. Rozaq menargetkan, laporan terkait pengelolaan logistik harus selesai sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ia juga merencanakan pembuatan buku kaleidoskop logistik Pilkada Serentak 2024. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan terkait pengelolaan logistik di Pilkada mendatang. "Mari bersama-sama dalam rapat kali ini menyusun materi, kemudian menjadikannya buku kaleidoskop logistik Pilkada serentak 2024," ucap Rozak. Anggota KPU Jatim Divisi Data dan Informasi, Insan Qoriawan mengingatkan jajaran KPU kabupaten/ kota bahwa sesungguhnya urusan logistik Pilkada serentak 2024 belum sepenuhnya selesai. Karena masih ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Urusan logistik akan sepenuhnya tuntas setelah perkara tersebut diputus dan pasangan calon terpilih ditetapkan. "Insya Allah mulai 8 Januari 2025 gugatan di MK dari seluruh Satker di Jawa Timur, yaitu 16 kabupaten/ kota dan satu Satker provinsi akan disidangkan," kata Insan. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang,  Eka Wisnu Wardhana menegaskan, penyusunan laporan tata kelola logistik merupakan elemen krusial dalam rangkaian Pilkada. Menurutnya, laporan ini harus mampu memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai seluruh tahapan pengelolaan logistik. "Mulai dari perencanaan, distribusi, hingga masa penghapusan," kata Wisnu. Ia berharap laporan tersebut tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan yang memudahkan berbagai pihak untuk memahami dinamika dan proses tata kelola logistik yang telah dilakukan. Laporan tersebut juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas Pilkada di masa depan. "Laporan ini nantinya akan memudahkan berbagai pihak dan menjadi acuan bagi Pilkada selanjutnya," ujar Wisnu.

Batu, kota-batu.kpu.go.id - KPU Kota Batu menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Badan Ad-hoc Pemilihan Serentak Tahun 2024, Jum’at - Minggu (3-5/1/2025) di Harris Hotel and Conventions Malang. Peserta kegiatan rapat evaluasi ini ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batu. Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto mengatakan bahwa adanya rapat evaluasi terhadap anggota badan ad-hoc dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dilakukan PPK dan PPS selama melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada waktu sebelumnya. Evaluasi juga penting guna menginventarisir masukan dan saran untuk perbaikan kualitas pekerjaan di waktu yang akan datang. Sementara, Anggota KPU Kota Batu Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM mengungkapkan jika rapat evaluasi di tingkat Kota Batu merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Ia menyebutkan, hasil evaluasi akan dibawa pada kegiatan Rapat Evaluasi Akbar Ad-hoc se-Jawa Timur pada akhir Januari 2025. Selain arahan dari pimpinan KPU Kota Batu, dalam rapat evaluasi tersebut juga terdapat pemaparan dari berbagai stakeholder, antara lain Kejaksaan Negeri Kota Batu, Polres Kota Batu, Satpol PP Kota Batu, Dinas Kesehatan Kota Batu, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kota Batu. Secara garis besar, stakeholder menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Kota Batu berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Kinerja badan ad-hoc juga baik dan perlu diapresiasi. Beberapa kekurangan yang ada bisa diperbaiki untuk peningkatan kualitas kinerja SDM maupun lembaga.

Jakarta, kota-batu.kpu.go.id – KPU bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhasil melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan sukses, lancar, dan aman. Pelaksanaan tahapan demi tahapan tersebut penting untuk dilakukan evaluasi sebagai pembelajaran pemilu dan pilkada berikutnya. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin di depan seluruh Ketua, Anggota, Sekretaris dan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat membuka acara Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jakarta, Minggu (29/12/2024). “Khususnya pada Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 71% secara nasional, hal ini masih lebih baik dibandingkan dengan di negara-negara lain. Tren tingkat partisipasi di pilkada memang selalu di bawah tingkat partisipasi pileg dan pilpres,” tutur Afif yang hadir bersama Anggota KPU dan Sekretaris Jenderal KPU RI. Senada dengan Afif, Drajat juga menguatkan semangat dan optimisme jajarannya, baik di tingkat KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota, hingga badan adhoc. Apapun hasil yang sudah dicapai, semua jajaran sudah menyumbangkan yang terbaik kepada bangsa dan negara, serta pemilu dan pilkada bisa selesai dengan aman dan damai.  Sementara itu, Mellaz juga mengulas kembali terkait Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) yang diisi oleh seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang telah memotret aktifitas kegiatan dan dokumentasi dalam mengukur peran serta masyarakat dalam proses pemilu. Hal ini penting sebagai bukti kerja keras dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan. Adapun Iffa, juga menjelaskan bahwa saat ini Divisi Hukum tengah bergerak persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Proses PHP ini juga sebagai ajang pembuktian kredibilitas, kapabilitas dan integritas KPU. Saat ini KPU juga membuka helpdesk bagi satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdapat permohonan PHP di MK. Selanjutnya, Idham menyampaikan penyelenggaraan pilkada secara umum sukses dan hal ini menjadi citra positif proses demokratisasi di Indonesia. Apalagi penyelenggaraan ini menjadi sejarah pertama bagi bangsa Indonesia dengan tahapan pemilu dan pilkada yang beririsan, tetapi semua tantangan itu bisa dilaksanakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan baik.  Pada kesempatan yang sama, Betty memaparkan tiga roadmap data dan informasi, yaitu pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, penyajian melalui sistem informasi, dan digitalisasi melalui Satu Peta Data. Terakhir, Bernad juga menyampaikan tahapan pemilu dan pilkada masih menyisakan residu yaitu tata kelola keuangan, untuk itu semua harus segera menatausahakan dokumen hibah sebagai pertanggungjawaban. Terkait status staf PPNPN di KPU, Bernad juga menegaskan bahwa PPNPN tetap dilanjutkan hingga semua terangkat menjadi PPPK.

Jakarta, kota-batu.kpu.go.id - KPU Kota Batu berhasil meraih predikat "Terbaik III" Kategori Pengunggahan 100 Persen C Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tercepat pada Aplikasi SIREKAP. Penghargaan diberikan dalam acara Konsolidasi Nasional dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada 29-31 Desember 2024 di Jakarta. Anggota KPU Kota Batu Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Marlina mengatakan bahwa prestasi yang diraih merupakan hasil kerja keras dan dukungan seluruh penyelenggara pemilu, mulai KPPS, PPS, hingga PPK. Prestasi tersebut, katanya, perlu disyukuri sekaligus harus bisa menjadi pelecut semangat bagi KPU untuk meraih banyak prestasi berikutnya.