BERITA KPU KOTA BATU

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (29 April 2024) - Dalam rangka memaksimalkan pelayanan pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kantor KPU Kota Batu membuka pelayanan pada Hari Sabtu (27 April) dan Minggu (28 April). Layanan pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 Wib. Pada pelayanan di akhir pekan tersebut tampak para pendaftar berdatangan menyerahkan berkas pendaftaran calon anggota PPK. Mereka terlihat antusias menuntaskan proses pendaftarannya. Bagi teman-teman pendaftar yang ingin menyerahkan berkas, silakan langsung datang ke Kantor KPU Kota Batu ya. Proses pendaftaran ditutup pada Senin, 29 April 2024 pukul 23.59 Wib.

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (29 April 2024) - #TemanPemilih, ayo ikuti Lomba Cipta Maskot & Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Tema yang diusung KPU Jawa Timur dalam perlombaan ini ialah "Jawa Timur Beragam". Ketentuan Lomba Cipta Maskot dan Jingle ini, baik ketentuan umum maupun khusus, silakan #TemanPemilih scan pada barcode tertera dalam gambar ya. Mari ramaikan perlombaan dan menangkan hadiahnya.

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (28 April 2024) - #TemanPemilih, penasaran seberapa antusias masyarakat Kota Batu dalam pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024? Hingga Sabtu, 27 April 2024 pukul 21.00 Wib, jumlah pendaftar calon anggota PPK sebanyak 117 orang. Pendaftar di Kecamatan Batu paling banyak, yakni 50 orang, diikuti Kecamatan Junrejo 42 orang, lalu Kecamatan Bumiaji 25 orang. Kabar gembira lainnya, pendaftar laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama, yakni 60 dan 57. Wah.. keren ya antusias masyarakat Kota Batu dalam pendaftaran PPK ini.

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan Audiensi Ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada Kamis, 25 April 2024, jam 1 siang. Audiensi dalam rangka melakukaan koordinasi kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur. Bertempat di kantor Polda Jatim, jalan Ahmad Yani No.116 Surabaya, Audiensi diterima langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Imam Sugianto, Kabag Pengendalian Operasi (Dalops), Kompol Arjaka, serta Kasubdit I Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam), AKKP Suhartono beserta jajaran lainnya. Mengawali acara, Kapolda Jatim, Irjen Imam Sugianto mengucapkan rasa syukurnya atas perhelatan Pemilu 2024 di Jawa Timur yang berjalan aman dan lancar. “Harapannya pada Pilkada Tahun 2024, dapat berjalan lebih baik. Untuk itu, koordinasi serta kolaborasi antara KPU Jatim dengan Polda Jatim terkait Pilkada Serentak Tahun 2024 bisa disegerakan. Masukan terhadap Polda mengenai tahapan, titik kerawanan setiap tahapan, Polda harus melakukan apa, sangatlah dibutuhkan,” tuturnya. Memberikan tanggapan, Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menyampaikan bahwa saat ini KPU sedang melaksanakan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ada 666 kecamatan di Jawa Timur. “Dalam waktu dekat, Kami juga menyiapkan launcing pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Di bulan Juni 2024, akan ada pendaftaran Pasangan Calon dari jalur perseorangan, di bulan Agustus 2024 ada pendaftaran Pasangan Calon yang diusung oleh Parpol. Kedepan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 di provinsi dan 38 kabupaten/kota akan banyak membutuhkan bantuan jajaran kepolisian,” jelas Aang. Selanjutnya, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq mengatakan tidak ada kendala penganggaran Pilkada Tahun 2024 baik di provinsi maupun kabupaten/kota. “Kemudian saya selaku koordinator wilayah Madura raya, dalam konteks membangun sinergisitas dengan Polda Jatim, membutuhkan intensitas komunikasi untuk Madura. Hai ini penting untuk mengantisipasi titik kerawanan, sehingga ada pencegahan lebih awal,” katanya. Sementara itu Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Nur Salam menegaskan bahwa sinergisitas dengan Polda untuk keamanan, diperlukan pula untuk tahapan-tahapan Pilkada 2024 yang melibatkan banyak massa. “Misalnya, tahapan pendaftaran calon, launching Pilkada 2024, kampanye, Kirab Maskot dan sebagainya,” ungkap Salam.

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (27 April 2024) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menggelar kegiatan upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII di halaman Balaikota Among Tani, Pemkot Batu, pada Kamis (25/4/2024). Kegiatan upacara ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Batu, Drs. Zadiem Effisiensi, M.Si dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, para kepala OPD, dan perwakilan masyarakat. Tema Otoda XXVIII tahun ini adalah “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Sehat”. Tema ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam sambutannya, Sekda Pemkot Batu Drs. Zadiem Effisiensi, M.Si saat tengah membacakan arahan dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan masyarakat madani, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. “Otonomi daerah juga menjadi instrumen untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mendorong ekonomi hijau. Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 ini, mari memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah, akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan, untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata Zadiem. Lanjut Zadiem, Mendagri RI, Tito Karnavian juga menyampaikan komitmen Kemendagri RI untuk memperkuat fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau. “Bagi Kota Batu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, antara lain meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatnya kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.    

Jakarta, kpu.go.id - Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Parsadaan Harahap bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno membuka secara resmi Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Minggu (24/3/2024). Dalam sambutannya, Hasyim menyampaikan rapat ini untuk memetakan sejak awal terkait PHPU. Untuk itu, penting melihat kembali catatan-catatan saat rekapitulasi dari tingkat kabupaten hingga nasional, catatan kejadian khusus hingga catatan keberatan yang diajukan saksi saat rekapitulasi. Hal tersebut dapat menjadi bahan awal untuk memetakan dan melihat potensi permasalahannya. Melalui rakor ini, satker KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dilibatkan untuk mempersiapkan alat bukti dan jawaban atas PHPU yang diajukan ke MK. "Membuat jawaban disiapkan tim lawyer, difasilitasi kesekjenan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mendampingi, KPU Kabupaten/Kota dihadirkan mempersiapkan supaya yang dijawab sesuai faktualnya," kata Hasyim.  Pada sesi arahan, Afif menyampaikan pentingnya konsolidasi menyiapkan strategi, jawaban dan juga menyiapkan bukti dalam menghadapi PHPU Tahun 2024. Drajat meminta satker sejak awal menyiapkan daftar alat bukti untuk menjawab dalil-dalil yang diajukan pemohon. Idham menekankan kekuatan menghadapi PHPU, yakni pada menyiapkan data, dokumen, dan merujuk kepada fakta. Sementara itu, Mellaz menyampaikan pentingnya mengkombinasikan pengalaman PHPU Pemilu 2019 untuk memperkaya pengetahuan, dengan pengalaman di lapangan yang mana KPU provinsi yang menguasainya. Parsa meminta jajaran KPU juga mengedepankan soliditas dalam menghadapi PHPU, mendedikasikan semua kemampuan dan diri melaksanakan proses pemilu sesuai prosedur dan regulasi.  Terakhir, Bernad menekankan pentingnya  jajaran sekretariat dalam melengkapi alat bukti maupun jawaban, berupa dokumen dan data. Bernad meminta sekretariat mengidentifikasi dokumen dan data berdasarkan lokus satker mana yang menjadi fokus dalil dari pemohon dalam PHPU, yang akan menjadi bahan bersama dalam memberikan jawaban baik langsung dari KPU atau didampingi pihak kuasa hukum.