BERITA KPU KOTA BATU

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (27 Oktober 2023) - Bertempat di Ruang Rupatama Balai Kota Among Tani, KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Kota Batu secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024, Jum’at (27/10/2023). Hal ini sekaligus menjadi tahap awal dukungan Pemkot Batu dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu pada tahun 2024 mendatang. Kepala Bakesbangpol Kota Batu, Ahmad Dahlan dalam laporannya mengatakan, kegiatan penandatanganan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD. “Sebenarnya anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kota Batu sudah teranggarkan di APBD murni tahun 2023, karena ada kendala teknis sehingga pelaksanaan pemberian hibah ini, penandatanganan NPHD ini baru dilaksanakan pada pagi hari ini,” tuturnya. Sementara, Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Batu selalu berupaya mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab, kata Aries, dukungan tersebut ialah tugas utama dirinya sebagai pj. wali kota. “Tidak ada tugas lain di SK Menteri Dalam Negeri, salah satunya ialah memproses, melancarkan seluruh proses kegiatan, baik itu pilpres, pemilu, maupun pilkada. Kalau itu tidak sukses, salah satu indikator evaluasinya ialah kegagalan di pemilu,” tegasnya. Anggota KPU Jawa Timur Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq yang hadir langsung dalam prosesi penandatanganan NPHD ini mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batu yang sangat supportif dalam menuntaskan proses NPHD kepada KPU dan Bawaslu. “(Kota Batu) masih nomor urut enam besar se-Jawa Timur, masih 20 besar se-Indonesia untuk penandatanganan NPHD untuk Pilkada Serentak 2024,” ungkapnya diikuti tepuk tangan hadirin.    Ia menegaskan bahwa gerak cepat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu merupakan hasil sinergitas dan komitmen bersama antara stakeholder yang selanjutnya mewujudkan kebersamaan, kepedulian, dukungan, dan fasilitasi dari pemerintah kota dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024. Besaran NPHD yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu kepada KPU Kota Batu ialah Rp. 31.158.800.000 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Secara teknis, pencairan dana akan dilakukan dalam dua tahap, yakni 40 persen pada 2023 dan sisanya 60 persen pada 2024. (Ats)

Sidoarjo, kota-batu.kpu.go.id - (26 Oktober 2023) - Hasil evaluasi terkait pembentukan KPPS Pemilu 2019 dipaparkan oleh Kabag Hukum dan SDM KPU Provinsi Jawa Timur, Popong Anjarseno dalam Rapat Sinkronisasi Program Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024, Kamis (26/10/2023) di Sidoarjo. Beberapa evaluasi tersebut antara lain, kesulitan dalam mencari SDM calon anggota KPPS yang memiliki kompetensi layak, tidak meratanya pengetahuan dan kompetensi anggota KPPS, ketersediaan jaringan dan infrastuktur yang belum merata, serta waktu pembentukan KPPS yang relatif singkat. Mengantispasi hal tersebut, kata Popong, KPU merencanakan akan melaksanakan pembentukan KPPS lebih awal, yakni di bulan November 2023. Hal tersebut diambil agar KPU memiliki cukup waktu dalam membentuk dan melakukan pengarahan kepada anggota KPPS. Sejalan dengan hal tersebut, Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro mengatakan bahwa dalam rekrutmen KPU kabupaten/kota harus benar-benar memperhatikan skil dan kompetensi. Selain itu, kondisi kesehatan juga harus menjadi faktor penilaian. “Kesehatan harus menjadi perhatian khusus, terutama kolesterol, kadar gula, dan tekanan darah,” tegasnya. Perwakilan KPU Kota Batu dalam rapat tersebut, antara lain Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Marlina; Sekretaris Rudi Gumilar; serta Kasubbag Hukum dan SDM, Budie Kriswanto. (Ats)

Jakarta, kota-batu.kpu.go.id - (25 Oktober 2023) - Berbagai dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 terus diterima KPU. Terbaru, KPU menjalin kerja sama sekaligus menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) dengan Panitia Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit, Jum’at (20/10/2023) di Masjid Istiqlal. Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa lembaganya telah berupaya menjalin silaturahmi dan hubungan baik dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia dengan mendatangi kantor organisasi keagamaan masing-masing. “Kami sudah bersilaturahmi dengan pimpinan organisasi keagamaan PBNU, Muhammadiyah, PGI, KWI, MATAKIN, yang belum memang Walubi. Tapi melalui forum ini kita sudah tercakup di sini forum lintas agama untuk Indonesia Bangkit,” ungkapnya. Ia juga merasa bersyukur sebab para tokoh lintas agama berkomitmen mendukung terwujudnya pemilu sukses dan damai, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, kepercayaan, etnis, dan budaya. Sementara, Panitia Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar menegaskan forum yang ia pimpin tersebut berkomitmen mendukung KPU dalam menyukseskan Pemilu 2024. “Kami mem-backup KPU sesuai kapasitas kami, kenapa, karena tujuan dan visi kita sama bagaimana menciptakan kedamaian umat,” tuturnya.

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (24 Oktober 2023) - Anggota KPU, Marlina dan Anggota Bawaslu, Mardiono tampil sebagai narasumber dalam acara Special Talks Agropolitan TV (ATV), Selasa (24/10/2023). Dalam talkshow yang dipandu host Rifda Muthia tersebut keduanya menyampaikan materi “Kampanye Pemilu 2024 di Kota Batu”. Marlina mengatakan bahwa pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 kurang satu bulan lagi, tepatnya pada 28 November 2023. Menurut Marlina, momentum kampanye menjadi sarana bagi peserta pemilu, baik eksekutif maupun legislatif untuk mengenalkan diri, menyampaikan visi-misi, serta menyosialisasikan gagasan dan program kepada masyarakat pemilih. “Pelaksanaan kampanye pada Pemilu 2024 ini berbeda dengan tahun 2019. Pada Pemilu tahun 2019 durasi waktu kampanye hingga 120 hari, namun pemilu kali ini dibatasi hanya 75 hari. Hal ini supaya kampanye tidak terlalu lama dan berlangsung efektif,” ujarnya. Secara teknis, kata Marlina, pelaksanaan kampanye diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Dalam PKPU disebutkan, sebelum melakukan kampanye peserta pemilu harus mengajukan perizinan terlebih dahulu. “Maksimal tiga hari sebelum melaksanakan kampanye, peserta pemilu harus mengajukan izin ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu dan kepolisian,” katanya. Anggota KPU Kota Batu yang mengampu Divisi Sosdiklih dan Parmas tersebut juga menyebutkan jika peserta pemilu dapat mendaftarkan tim kampanye kepada KPU Kota Batu, lalu KPU akan mengumumkannya melalui website dan media sosial. Sementara, Mardiono mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Batu selalu berupaya menghimbau sekaligus melakukan tindakan pencegahan agar peserta pemilu tidak melakukan kampanye dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di luar jadwal yang telah ditentukan. Hal ini, kata Mardiono, agar kondusifitas di tengah masyarakat tetap terjaga. (Ats)

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (24 Oktober 2023) - Tahapan pengadaan logistik Pemilu 2024 sudah berjalan. Beberapa item logistik juga telah mulai didistribusikan ke kantor KPU kabupaten/kota. Pada Selasa (24/10/2023) KPU Kota Batu menerima logistik berupa tinta. Jumlah yang diterima kurang lebih sebanyak 1.232 botol. Serah terima paket tinta tersebut langsung dipimpin oleh Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL), Uke Wahyu Hidayati. Proses distribusi logistik ini merupakan tahap awal dari pengadaan logistik tahap I (pertama). (Ats)

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (24 Oktober 2023) - KPU Kota Batu bersama PPK dan PPS se-Kota Batu melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Lokasi Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2024, Senin (23/10/2023). Rakor dibuka oleh Ketua KPU, Heru Joko Purwanto dan selanjutnya dipandu oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih dan Parmas, Marlina. Dalam rakor, Marlina mengatakan bahwa koordinasi perlu dilakukan hingga tingkat PPK dan PPS sehingga kedua badan adhoc tersebut juga memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat. "PPK dan PPS bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana KPU telah melakukannya di tingkat pemerintah daerah," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa hasil koordinasi tentang titik atau lokasi yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat kampanye dan pemasangan APK harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). "BA hasil koordinasi akan menjadi pedoman kita bersama. Maksimal harus bisa selesai hari Rabu," tegasnya. (Ats)