BERITA KPU KOTA BATU

Selasa, 27 Juni 2023 20:20
107

KPU SINKRONKAN ATURAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL CAPRES DAN CAWAPRES PEMILU 2024

Jakarta, kota-batu.kpu.go.id - (27 Juni 2023) – Meski masih beberapa bulan lagi, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bergerak untuk menyiapkan aturan teknis terkait pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres dan bacawapres) Pemilu 2024. Salah satu aturan teknis yang perlu disiapkan adalah terkait syarat kesehatan rohani dan jasmani serta kesesuaian visi, misi dan program dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Undang-undang (UU). Merespon hal tersebut, KPU pada Selasa (27/6/2023) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Syarat Kesehatan Rohani dan Jasmani serta Kesesuaian Visi, Misi dan Program dengan RPJMN pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Ruang Rapat Lantai I, Gedung KPU. Anggota KPU Idham Holik yang membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya kegiatan FGD ini guna membahas persoalan-persoalan krusial terkait proses pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden nanti. Menurut dia dinamika dan perubahan aturan teknis terbuka, seiring dengan perkembangan pemilu. Oleh karena itu KPU pun harus dinamis untuk kemudian mengaturnya dalam aturan teknis. “Artinya momen ini atau kegiatan ini penting karena kita akan membahas persoalan-persoalan yang sangat krusial, yang nanti akan menentukan apakah bacalon yang diusung parpol atau gabungan parpol sudah memenuhi standar ataupun ketentuan di dalam UU pemilu,” ujar Idham. Menurut Idham, partai politik atau gabungan partai politik pun perlu nantinya memahami bahwa syarat kesehatan dan visi misi ini sangat menentukan, sebab apabila tidak terpenuhi syarat maka bakal pasangan calon bisa masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Bacalon tersebut tidak bisa ditetapkan karena terkategori TMS,” tambah Idham. Senada, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling menambahkan KPU tidak bisa menyiapkan sendiri regulasi terkait pencalonan presiden dan wakil presiden sebab ada keterkaitan dengan lembaga lain. Keterkaitan berupa regulasi di kementerian/lembaga lain inilah yang butuh dipahami KPU agar nantinya peraturan teknis pelaksanaannya berupa PKPU ataupun petunjuk teknis tidak menyimpang. “Dari aturan inilah yang perlu kami sinkronkan dengan bapak/ibu kementerian terkait dan pada kesempatan ini kami membutuhkan masukan informasi dari Bappenas terkait regulasi yang kami susun terkait pencalonan presiden dan wakil presiden nanti yang kami akan mulai tahapannya di Oktober,” ungkap Melgia. Hadir narasumber yang memberikan informasi, pengetahuan dan atau pencerahan pada FGD ini, Analis Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Wanda Ferdiana, Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Kesehatan Sakri Sabatmaja, Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Rita Erawati, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana.

Selengkapnya
Selasa, 27 Juni 2023 10:08
108

FGD TUNGSURA PEMILU 2024 HASILKAN LIMA POIN REKOMENDASI. INI HASILNYA!

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (27 Juni 2023) - KPU Kota Batu menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Isu Strategis PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2024”, Senin (26/6/2023). FGD yang dihadiri oleh Bawaslu, partai politik, LO bacalon anggota DPD, PPK, pemerhati pemilu, organisasi kepemudaan, serta jurnalis tersebut menghasilkan lima poin rekomendasi. Pertama, kesiapan dan keamanan TPS. Peserta FGD memberikan masukan agar Kondisi TPS harus memadai, mudah dijangkau/diakses, serta ramah orang tua dan disabilitas. Penyelenggara juga harus memperhatikan keamanan TPS dan logistik pemilu di dalamnya. Yang tak kalah penting, penyelenggara harus mendorong fungsi utama TPS sebagai tempat penyaluran hak suara. Kedua, rekrutmen dan kompetensi KPPS. Dalam rekrutmen KPPS, KPU harus memprioritaskan anak muda/generasi milenial dengan kondisi tubuh/kesehatan yang fit. Surat keterangan sehat harus jadi syarat untuk pendaftaran KPPS. Secara teknis, seluruh anggota KPPS harus memiliki pemahaman yang sama baiknya terhadap tugas di TPS. Ketiga, integritas dan independensi KPPS. Dalam bekerja, KPPS harus dilindungi dari kemungkinan adanya intervensi dari pihak luar sehingga integritasnya terjaga. Keempat, jaminan dan keselematan kerja badan ad-hoc. Kebijakan KPU harus mengakomodir aspek kesehatan dan keselematan kerja PPK, PPS, dan KPPS. Bila perlu, seluruh badan ad-hoc harus terdaftar dalam program jaminan kesehatan. Kelima, teknis/proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Adanya rencana penggunaan dua panel penghitungan dan rekapitulasi suara, maka KPU harus memastikan keamanan TPS dan kompetensi KPPS serta aspek kerawanan yang mungkin muncul. (Ats)

Selengkapnya
Senin, 26 Juni 2023 17:02
148

GELAR FGD, KPU KOTA BATU AJAK STAKEHOLDER DISKUSI TIGA ISU UTAMA TUNGSURA PEMILU 2024

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (26 Juni 2023) - Berbagai masukan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) Pemilu 2024 tersaji dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan KPU Kota Batu, Senin (26/6/2023). FGD tentang Isu Strategis PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2024 tersebut berlangsung menarik dan interaktif. Anggota KPU Kota Batu, Erfanudin mengajak peserta FGD yang terdiri dari Bawaslu, partai politik, LO bacalon anggota DPD, PPK, pemerhati pemilu, organisasi kepemudaan, serta jurnalis media berdiskusi tentang tiga (3) isu utama Tungsura, yakni Metode Penghitungan Suara, Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan Penyederhanaan dan Perubahan Nomenklatur Formulir. Beberapa masukan penting terhadap isu-isu tersebut secara antara lain: (1) TPS harus memadai, mudah dijangkau, serta ramah orang tua dan disabilitas; (2) Perlu ada kotak saran di setiap TPS; (3) Keamanan TPS dan logistik pemilu di dalamnya; (4) Jika ada dua panel penghitungan suara maka TPS harus luas. Selanjutnya, berkaitan dengan kompetensi, keselematan kerja, dan jaminan kesehatan petugas KPPS: (1) KPPS prioritas diisi anak muda dengan kondisi kesehatan fit; (2) Perlu ada surat keterangan sehat atau syarat medical check-up untuk pendaftar petugas KPPS; (3) Semua petugas KPPS, termasuk hansip, harus memiliki pemahaham yang sama baiknya terhadap teknis pemilihan dan penghitungan suara; (4) Perlu ada kebijakan yang mengakomodir seluruh penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, dalam program BPJS. Dalam forum tersebut Bawaslu juga memberi perhatian khusus terhadap keamanan TPS dan independensi petugas KPPS. Menurut Bawaslu, penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa KPPS bebas intervensi dari pihak luar serta keamanan surat suara pemilu terjaga hingga pemilihan dilaksanakan. Sementara itu, Erfanudin mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024 juga akan digunakan teknologi informasi guna mewujudkan eketifitas penyelenggaraan pemilu. Setidaknya hingga saat ini, lanjut Erfan, pemanfaatan teknologi akan diaplikasikan pada daftar hadir pemilih dan penggunaan SIREKAP. (Ats)

Selengkapnya
Senin, 26 Juni 2023 11:00
89

KPU RI: GENERASI MUDA, MARI BANTU SUKSESKAN PEMILU 2024!

Jakarta, kota-batu.kpu.go.id - (26 Juni 2023) - Anggota KPU August Mellaz hadir secara daring menjadi narasumber pada Webinar Kebangsaan bertemakan "Memilih Pemimpin Ideal Untuk Masa Depan Bangsa, Hak Pilihku Harus Digunakan Sebaik-baiknya" yang digelar Forum Osis Nasional (FON), Jumat (23/06/2023). Mellaz menyampaikan pemilih pada Pemilu 2024  berasal dari Generasi Z dan Milenial (55%). Untuk itu, generasi muda penting tak hanya mengenali, mendalami, memeriksa visi dan misi serta program yang ditawarkan peserta pemilu, termasuk partai politik, caleg, calon presiden dan wakil presiden, dan calon kepala daerah, tetapi juga membantu KPU dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024. FON juga diminta membantu KPU menyosialisasikan pentingnya Pemilu 2024. "FON harapannya bisa jadi simpul penting membantu KPU menyebarluaskan informasi mengapa Pemilu 2024 penting. Mengapa pemilu itu penting? karena masa depan kita menyongsong Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia merdeka akan diisi teman-teman yang mengikuti webinar [red: generasi muda]," ujar Mellaz. Menurut Mellaz, pentingnya generasi muda membantu KPU dalam momentum Pemilu dengan memiliki persepsi dan cara pandang yang sama bahwa pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, sarana mempersatukan bukan memecah belah. "Selepas pemilu siapapun yang menang, kalah, kita semua WNI akan menjadi penanggung dan atas beban yang sama untuk tetap menjaga agar NKRI ini berdiri kokoh, ini pada akhirnya teman-teman muda," kata Mellaz. Dengan perkembangan teknologi informasi, lanjut Mellaz, generasi muda juga diyakini dengan keramahannya terhadap teknologi informasi membantu KPU memfilter misinformasi, disinformasi, hoaks, ujaran kebencian. Lebih lanjut, Mellaz mendorong mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dengan mengunjugi laman cekdptonline.kpu.go.id. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kata Mellaz, telah dilakukan tingkat Kabupaten/Kota pada 20-21 Juni 2023 dan akan direkap tingkat Provinsi pada 27-28 Juni 2023, dan 2-4 Juli 2023 akan direkap dan ditetapkan tingkat nasional

Selengkapnya
Minggu, 25 Juni 2023 10:20
97

TURUN KE JAWA TIMUR, INSPEKTORAT KPU ADAKAN EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Surabaya, kota-batu.kpu.go.id - Dijadwalkan selama lima (5) hari berada di Jawa Timur, Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 seluruh satuan kerja (satker) KPU  di Jawa Timur secara bergelombang. Evaluasi SAKIP digelar di aula lantai 2 kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1 – 3 Surabaya. Mulai Jumat – Selasa, tanggal 13 – 17 Juni 2023. Dengan peserta terdiri dari Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Diwawancarai secara terpisah, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini mengungkapkan tujuan evaluasi implementasi SAKIP terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “Tujuan evaluasi implementasi SAKIP terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di satker. Serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan pada satker untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja,” tutur Nanik pada Sabtu, 24 Juni 2023. Senada dengan yang disampaikan Sekretaris KPU Jatim, Nurita Paramita selaku Kabag Perencanaan; Data dan Informasi KPU Jatim, berharap dengan evaluasi SAKIP, ada perbaikan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan Kab/Kota Se-Jawa Timur. “Evaluasi SAKIP tidak sekedar evaluasi dokumen tapi memacu juga implementasi SAKIP, sehingga akan terlaksana perencanaan, pelaksanaan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang akuntabel,” terang Nurita. Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP ini berikutnya dilaksanakan secara bergelombang. Evaluasi hari pertama, Jumat, 23 Juni 2023 untuk KPU Kabupaten Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Bangkalan, Blitar, dan Kota Surabaya. Hari kedua, Sabtu, 24 Juni 2023 untuk KPU Kabupaten Pasuruan, Gresik, Pacitan, Sampang, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar. Sementara pada hari ketiga, Minggu, 25 Juni 2023, evaluasi untuk KPU Kabupaten Ponorogo, Lamongan, Situbondo, Lumajang, Trenggalek, Malang, Nganjuk, Kota Mojokerto, Kota Kediri, dan Kota Probolinggo. Hari keempat, Senin, 26 Juni 2023, evaluasi untuk KPU Kabupaten Probolinggo, Jember, Tuban, Kediri, Ngawi, Madiun, Bondowoso, Kota Madiun, dan Kota Batu. Dan di hari terakhir, evaluasi untuk KPU Kabupaten Sumenep, Magetan, Tulungagung, Pamekasan, Bojonegoro, Banyuwangi, serta Kota Malang.

Selengkapnya
Minggu, 25 Juni 2023 09:03
143

KPU KOTA BATU SAMPAIKAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PENCALONAN ANGGOTA DPRD. BERIKUT RINGKASANNYA!

Batu, kota-batu.kpu.go.id - (25 Juni 2023) - KPU Kota Batu menyelenggarakan kegiatan Penyampaian Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Batu kepada partai politik, Sabtu (24/6/23) di Hotel Samara. Kegiatan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 beserta Bawaslu Kota Batu. Ketua KPU Kota Batu, Mardiono dalam sambutan pembuka menyampaikan bahwa agenda penyampaian hasil verifikasi administrasi merupakan salah satu tahapan krusial. Setelah melewati waktu cukup panjang masa verifikasi, lanjutnya, KPU harus menyampaikan hasilnya kepada partai politik sehingga bisa diketahui bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Mardiono menegaskan, dalam proses verifikasi tim verifikator KPU melaksanakan tugas dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, untuk beberapa dokumen, seperti keabsahan ijazah, tim verifikator harus turun langsung ke instansi yang mengeluarkan dokumen untuk mengklarifikasi kebenaran. Sementara, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Erfanudin menyampaikan bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan bakal calon anggota DPRD dinyatakan BMS, antara lain kesalahan atau ketidaksesuaian NIK pada isian SILON dengan KTP, kesalahan pengisian formulir BB pernyataan, salinan ijazah tidak dilegalisasi, dokumen persyaratan tidak lengkap, hingga adanya data ganda bakal calon. Meskipun begitu, lanjut Erfanudin, partai politik masih dapat melakukan perbaikan maupun melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pencalonan, dimulai sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Ia berharap partai politik dapat segera melakukan perbaikan dokumen di rentang waktu tersebut. Terakhir, Erfanudin mengungkapkan jika KPU juga membuka helpdesk pelayanan pada masa Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sehingga partai politik bisa maksimal untuk melakukan konsultasi. (Ats)

Selengkapnya